Pembelajaran PPKn SMP 189 Jakarta

BPUPK adalah   Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan ( Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai )  untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. BPUPK berdiri pada tanggal 1 Maret 1945. Janji Jepang membentuk BPUPK direalisasikan, pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi BPUPK dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia, dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPK adalah dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat, dengan 2 wakil ketua, yaitu Ichibangase Yosio ( Jepang ) dan R.P Soeroso. BPUPK melakukan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksnakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Marsekal Terauchi, panglima besar tentara Jepang di Asia Teng...

Janji Koiso adalah sebuah pernyataan politik yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Kekaisaran Jepang Kuniaki Koiso setelah dirinya menggantikan posisi Hideki Tojo sebagai Perdana Menteri. Dikeluarkan pada 7 September 1944 dalam sidang istimewa "Teikoku Ginkai" ke 85 di Ibu kota Kekaisaran Jepang, Tokyo. Yang berisi bahwa Kekaisaran Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia. Setelah diumumkan janji itu, tentara pendudukan Kekaisaran Jepang di Indonesia mulai melonggarkan pengawasan mereka terhdap Kaum Pergerakan Kemerdekan, khususnya kaum nasionalis. Kekaisaran Jepang juga mulai membentuk berbagai macam organisasi yang menjadi wadah tokoh pergerakan Kemerdekaan Indonesia seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Achmad Soebarjo, dan lainnya. Harapan Perdana Menteri Koiso dengan diumumkannya janji ini adalah supaya Indonesia mau membantu Kekaisaran Jepang dalam Perang Dunia II. Meskipun akhirnya janji ini tidak terealisasi karena Amerika Serikat berhasil mem...