Pembelajaran PPKn SMP 189 Jakarta

Pidato BUNG TOMO pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya,Jawa timur menjadikan penyemangat untuk rakyat Surabaya dan rakyat lainnya yang sedang berjuang melawan penjajah Inggris yang di lengkapi dengan senjata yang canggih. Karena  semangat juang yang tinggi, Indonesia menolak untuk menyerah. Dengan adanya pidato BUNG TOMO yang menggelora membakar semangat arek-arek Surabaya untuk tidak gentar melawan serangan 30.000 pasukan Inggris yang dilengkapi dengan senjata canggih. Dengan keyakinan yang tinggi, serta semboyan merdeka atau mati, arek-arek Suroboyo pantang menyerah dan dengan gagah berani melawan pasukan Inggris di Surabaya. Peristiwa itu akhirnya abadi hingga saat ini dan dijadikan peringatan Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November. Tepat tanggal 10 November pada 1945 lalu para pejuang menolak ultimatum tentara Inggris untuk menyerahkan senjata dan berbaris dengan tangan di atas kepala. Mereka memilih melawan, merdeka atau mati! isi pida...

sidang BPUPKI terjadi 2 kali sidang I : 29 Mei - 1 Juni 1945 membahas dasar negara sidang II : 10 - 17 Juli 1945 membahas UUD  ( konstitusi ) Hukum Dasar : tertulis => konstitusi : : I. UUD NRI  tahun 1945 : 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1945 II. Konstitusi RIS : 27 Desember 1945 - 17 Agustus 1950 III. UUDS 1950 : 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959 tidak tertulis => konvensi : : Pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang Paripurna DPR membahas : : nota keuangan => RAPBN Dibahas bersama presiden dan DPR saat sudah di sahkan menjadi APBN 1955 => pemilihan umum : PNI & PKI membentuk badan konstituante yang bertugas menyusun konstitusi tetapi malah sebaliknya : : nggak kerja, nggak ikut rapat, males. Akibatnya nihil Soekarno mengeluarkan dekrit presiden ( 5 Juli 1949 ) - bubarkan konstituante - berlaku nya kembali uud nri tahun 1945 - segera membentuk MPRS dan DPAS

1. Istilah konstitusi dalam banyak bahasa berbeda-beda yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Istilah Undang-Undang Dasar dalam bahasa Latin adalah ... A. Constitution B. Constitutie C. Constitution D. Constitutio 2. Aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara yang mengatur perikehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara disebut ... A. Konvensi B. Konstitusi tertulis C. Konstitusi tidak tertulis D. Yurisprudensi 3. Aturan dasar tidak tertulis yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara disebut ... A. Konstitusi tertulis B. Konvensi C. Traktaat D. Yurisprudensi 4. Pengambilan keputusan di Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan musyawarah untuk mufakat termasuk contoh ... A. Konstitusi tertulis B. Konveksi C. Yurisprudensi D. demokrasi 5. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di bahas dalam sidang A. BPUPKI kesatu B. BPUPKI kedua C. PPKI kesatu D. PPKI kedua...

Point penting 1. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu 2. Fungsi aturan dalam masyarakat antara lain : - pedoman dalam bertingkah laku - menjaga kerukunan anggota masyarakat - sistem pengendalian sosial 3. Norma diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis 4. Norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta penyelenggara negara 5. Pasal 1 ayat 3 UUD adalah "negara Indonesia adalah negara hukum" 6. Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis 7. Menurut A.V. Dicey, negara hukum mengandung 3 unsur : - Supremacy of law. Dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan - Equality before of law. Setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya - Human rights. Diakui dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang...

norma agama norma hukum norma kesusilaan norma kesopanan

BPUPK adalah   Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan ( Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai )  untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. BPUPK berdiri pada tanggal 1 Maret 1945. Janji Jepang membentuk BPUPK direalisasikan, pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi BPUPK dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia, dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPK adalah dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat, dengan 2 wakil ketua, yaitu Ichibangase Yosio ( Jepang ) dan R.P Soeroso. BPUPK melakukan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksnakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Marsekal Terauchi, panglima besar tentara Jepang di Asia Teng...

Janji Koiso adalah sebuah pernyataan politik yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Kekaisaran Jepang Kuniaki Koiso setelah dirinya menggantikan posisi Hideki Tojo sebagai Perdana Menteri. Dikeluarkan pada 7 September 1944 dalam sidang istimewa "Teikoku Ginkai" ke 85 di Ibu kota Kekaisaran Jepang, Tokyo. Yang berisi bahwa Kekaisaran Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia. Setelah diumumkan janji itu, tentara pendudukan Kekaisaran Jepang di Indonesia mulai melonggarkan pengawasan mereka terhdap Kaum Pergerakan Kemerdekan, khususnya kaum nasionalis. Kekaisaran Jepang juga mulai membentuk berbagai macam organisasi yang menjadi wadah tokoh pergerakan Kemerdekaan Indonesia seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Achmad Soebarjo, dan lainnya. Harapan Perdana Menteri Koiso dengan diumumkannya janji ini adalah supaya Indonesia mau membantu Kekaisaran Jepang dalam Perang Dunia II. Meskipun akhirnya janji ini tidak terealisasi karena Amerika Serikat berhasil mem...